tattoo empek empek

Tribunnews.com/Andre Kirwel

Polisi menyita selembar bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di lokasi penembakan yang menewaskan 3 orang di Abepura, Jayapura, Senin (1/8/2011)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2011 mendatang pemerintah diminta mewaspadai gerakan-gerakan radikal dan separatis di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Papua Nugini, Malaysia dan Fillipina.

"Menjelang 17 Agustus selalu bergolak, kita masih ingat beberapa tahun lalu Papua juga bergolak, waktu Kapolda di Papua, Timbul Silaen, konflik dan kontak senjata TNI dan OPM, sekarang juga marak di perbatasan Abepura," ujar Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti saat acara diskusi DPD bertajuk 'Kesetaraan Lembaga Perwakilan Untuk Membangun Daerah' di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (5/8/2011).

Menurut Ikrar, penyebab munculnya potensi konflik tersebut lebih disebabkan tidak adanya perhatian pemerintah pusat kepada daerah-daerah perbatasan beserta para penduduknya. Sehingga, WNI kita di lokasi-lokasi tersebut menjadi gamang karena tidak adanya perhatian pemerintah.

"Kita hampir 66 tahun merdeka tapi kok perbatasan masih seperti itu, baik dengan Papua Nugini, Filipina dan Malaysia, ini krusial buat kita, kami WNI atau tidak kenapa kami tidak diperhatikan di daerah perbatasan. Wilayah perbatasan hanya dianggap 'daerah merah', berbahaya, tentara ditaruh disitu sebanyak-banyaknya," jelas Ikrar.

Karena itulah, lanjut Ikrar, dia berharap ada perubahan pola pikir dari pemerintah agar lebih adanya perhatian lebih. Tidak hanya itu, pemerintah di pusat atau warga yang hidup di Jakarta harus bisa merasakan juga bagaimana rasa sakitnya hidup di kawasan perbatasan.

"Apakah ada perubahan pola pikir pemerintah, jangan dianggap perbatasan itu wilayah luar, dia juga jendela Indonesia, kawasan terdepan. Hal-hal itulah yang harus diperhatikan. Karena 17 Agustus sakral sangat mendebarkan jantung hati kita itu proklamasi, kalau kemerdekaan merasa bahwa sistem politik ibarat badan kita, kesakitan saudara di perbatasan juga kesakitan kita, cara pandang daerah dari orang kota harus seperti itu," jelasnya.

Lebih jauh Ikrar menambahkan, persoalan-persoalan tersebut harus juga menjadi perhatian dari DPD. Karena DPD lah yang paling dekat dengan rakyat-rakyat di daerah terutama kawasan perbatasan. "Ini tugas dari DPD juga,"pungkasnya.